Jumat pagi, 11 maret 1966, kota Jakarta terasa gerah. Sejak pagi pertarungan kekuasaan antara kubu presiden Soekarno dan angkatan darat (dalam kendali Letjen Soeharto) kian memuncak. Banyak aktifis PKI yang masih bergerak dibawah tanah. Menurut rencana, hari itu akan dilaksanakan sidang kabinet dwikora yang disempurnakan. Yang didesain oleh Presiden untuk mengakomodasikan perubahan peta politik yang begitu cepat terjadi sejak tragedi 1 oktober 1965. Tragedi lubang buaya menjadi alasan kuat bagi Angkatan Darat untuk menghancurkan PKI atau seluruh asetnya.
Presiden/pangti Soekarno bersedia saja memberikan jabatan men/pangad kepada Mayjen Soeharto-setelah Letjen A. Yani korban Gerakan 30 September. Namun untuk satu hal, Presiden Soekarno tetap bertahan dari tuntutan kubu Soeharto. Bung Karno enggan membubarkan PKI, penolakan itulah yang membuat kubu Soeharto geram dan menyusun berbagai siasat. Konflik yang kian meruncing tidak menggoyahkan Bung Karno. Itu lah saat Supersemar lahir, kemudian Letjen Soeharto dengan bermodalkan Supersemar bisa berhasil membubarkan PKI, melucuti kekuasaan Presiden Soekarno bahkan melarang ajaran Marxis-leninis di Bumi Indonesia.
Pada pagi tanggal 11 Maret 1966, ribuan mahasiswa turun kejalan. Mereka bergerak ke Istana Merdeka untuk satu tujuan yaitu membubarkan sidang kabinet Dwikora yang sedang berlangsung. Slogan-slogan yang berisi tuntutan, yang dikenal dengan “Tritura”. Sementara itu, di lapangan Monas, pasukan liar tanpa identitas bergerak kearah yang sama. Pengerahan tentara liar itu, berkaitan dengan rapat SUAD (Staf Umum Angkatan Darat). Yang dilakukan beberapa hari menjelang sidang Kabinet. Selain mengerahkan pasukan liar, Letjen Soeharto juga bekerjasama dengan arus demonstrasi mahasiswa.
Mayjen Basuki Rahcmat, Brigjen M.Jusuf, dan Brigjen Amirmachmud yang membawa surat dari Bung Karno, yang isinya melimpahkan kekuasaan kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan situasi (menurut Kemal Idris). Dr.Soebandrio yang ikut mengoreksi naskah supersemar juga membenarkan adanya poin yang menyebutkan kata pengembalian kekuasaan. Mungkinkah ini yang terkait berbagai kontroversi, antara lain: a) naskah asli Supersemar yang raib tak tentu rimbanya;b) panjangnya naskah asli Supersemar, 2lembar atau 1lembar;c) spekulasi tentang adanya bagian atau poin yang dihilangkan dari naskah Supersemar.
Soeharto CS pun menyiasati status hukum supersemar, dengan memperkuat basis konstitusional Supersemar dengan mengukuhkannya Supersemar menjadi sebuah keteapan MPRS. Sebelum mengadakan sidang MPRS pun, Soeharto lebih dulu menggantikan anggota MPRS para pendukung Soekarno dengan para pendukung dirinya. Pada awalnya hal ini ditentang oleh Soekarno, namun pada akhirnya juga disetujui oleh Soekarno. Pikirannya yang bisa mengalahkan Soeharto apabila ia dapat merebut hati anggota MPRS dengan penampilannya pada awal persidangan. Namun, semua pikiran itu meleset ternyata pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPRS. Bahkan kekuasaan Soekarno dipreteli oleh MPRS dan mencabut gelar presiden seumur hidup dari diri Soekarno. Supersemar diputuskan menjadi Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966, hal tersebut hasil rekayasa yang sistematis.
Persoalan yang belum terjawab yaitu dimana naskah asli Supersemar-yang telah diubah menjadi TAP.MPRS itu. Naskah aslinya menurut Moerdiono, yang mendapat cerita dari Pak Harto bahwa dokumen tersebut (aslinya) diserahkan kepada Kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat Brigjen Ibnu Soebroto, yang juga sudah meninggal dunia tanpa membicarakan hal itu. Ruslan Abdulgani, juga menguatkan dugaan ini. Presiden Soerharto yang menerima naskah asli Supersemar, semestinya beliau yang mengetahui dimana naskah asli Supersemar berada.
Yang disayangkan adalah, berbagai buku tentang Soeharto, sama sekali tidak menyebutkan apakah sang jendral besar kini menyimpan naskah asli Supersemar atau tidak. Dalam biografi resminya, ia berpanjang lebar bercerita mengenai situasi ketidakstabilan nasional setelah meletusnya Gerakan 30 September, aksi PKI dan maraknya demonstrasi mahasiswa. Begitu pula yang terjadi pada kesaksian Jendral TNI (Purn) M.Jusuf, beliau telah meninggal dunia. Namun, pertanyaan besar tentang dimana naskah asli Supersemar kini berada. Tidak pernah ada kejelasan tegas dari M.Jusuf hingga beliau menutup mata di tahun 2004. Amirmachmud yang lebih banyak bercerita tentang Supersemar, cerita beliau tergolong lebih detail dibandingkan yang lain. Penuturan beliau banyak juga yang konsisten dengan sumber-sumber lain. Beliau sangat senang, jika banyak yang bertanya tentang peristiwa ini.
Menurut Sumarkidjo berdasarkan kesaksian M.jusuf, dokumen asli Supersemar terdiri dari dua halaman. Padahal menurut versi resmi yang bersumber sekretariat Negara, dikatakan dokumen ini hanya satu halaman. Berbeda lagi, Ada dua versi supersemar di dalam buku 30 Tahun Indonesia Merdeka jilid 2. Kalau naskah Supersemar versi A diketik rapi, sedangkan Supersemar versi B seperti diketik tergesa-gesa. Kalau kita mengamatinya tanda tangannya, mestinya yang asli A. Karena tanda tangan Soekarno yang diakhiri dengan titik dan garis pendek(.-). Berarti kini telah ada tiga versi naskah Supersemar yang berbeda. Logikanya dua diantaranya palsu, bahkan presiden Soeharto pada saat itu langsung memerintahkan Mensesneg Moerdiono untuk mencari naskah asli Supersemar guna menepis berbagai kontroversi yang muncul dimasyarakat. Namun, hingga saat ini naskah Supersemar yang asli tetap tidak diketahui rimbanya.
Perseteruan antara Angkatan Darat dan PKI memang sangat panas pada tahun 1965. Isu Dewan Jendral berhembus untuk meyakinkan masyarakat bahwa jendral-jendral AD sedang menyusun rencana kudeta untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Isu dokumen Gilchrist, yang disebarluaskan oleh Dr.Soebandrio, membuat suasana semakin panas. Dokumen palsu itu menyebut-nyebut keterlibatan AD dalam rencana kudeta perebutan kekuasaan. Dilain sisi PKI mengadakan show of force pada ulang tahunnya ke-45 di Senayan, bulan Mei 1965. Mereka memajang poster raksasa tokoh-tokoh komunis Internasional seperti Karl Max, Lenin, dan Engels.
Para Jendral AD mulai menaruh kecurigaan bahwa PKI sedang mencoba mengintervensi wilayah pertahanan dan keamanan nasional. Yang menjadi landasan kecurigaan diantaranya, semakin intensifnya kampanye PKI mengenai angkatan kelima dengan slogan “ persenjatai buruh dan tani”. Kampanye yang mengerogoti kewibawaan ABRI, khususnya Angkatan Darat. Klimaks dari semuanya adalah gerombolan Gerakan 30 September menculik dan membunuh para pimpinan teras AD. Supersemar adalah babak lanjutan dari krisis politik pasca Gerakan 30 September. Peristiwa 1 Oktober 1965, mempunyai keberlanjutan hingga tahun 1967. Ketika Presiden Soekarno disingkirkan dari pentas politik Nasional, kekuasaannya pun digerogoti babak demi babak.
Dalang dari Gerakan 30 September masih belum ada kepastian, Menurut versi pemerintahan Orde Baru dan Angkatan Darat, G 30 S didalangi PKI melalui Biro khusus-Badan Rahasia dibawah kendali Sjam Kamaruzzaman dan Aidit yang bertugas menginfiltrasi tentara, khususnya perwira menengah yang tidak puas dengan pemimpin mereka. Tetapi menurut versi lain, G 30 S adalah konflik internal dalam tubuh AD. Versi lain lagi mengatakan bahwa G 30 S merupakan pelaksanaan yang kebablasan dari perintah Bung Karno kepada Letkol Untung dari resimen Cakrabirawa untuk mengamankan jendral-jendral AD yang tidak loyal pada Presiden.
Soeharto dan kawan-kawan dalang dari Supersemar. Hal tersebut begitu jelas, yaitu Angkatan Darat yang dikendalikan Letjen.Soeharto dengan Jendral Nasution sebagai nasihat dan symbol penting. Meski punya hubungan yang kurang baik di masa lalu, Nasution dan Soeharto dalam peristiwa G 30 S hingga keluarnya Supersemar. Dipersatukan oleh keadaan untuk menghadapi Bung Karno dan PKI menyusul Gerakan 30 September.
Setelah 1 Oktober 1965, kendali mutlak berada ditangan Mayjen.Soeharto. Selain ingin menumpas bersih G 30 S, sebenarnya ada yang lebih penting lagi yaitu Mayjen Soeharto yang berusaha mengintervensi kebijakan politik presiden Soekarno. Menghendaki pembubaran PKI, karena menjadi jaminan dua hal: a) AD menjadi satu-satunya kekuatan politik yang menentukan jalannya pemerintahan, b) menjatuhkan wibawa Bung Karno yang dikenal sangat fanatik dengan konsep persatuan bangsa berporos pada Nasakom.
Penggulingan Soekarno yang secara bertahap, dan berakhir pada tanggal 7 Maret 1967, MPRS bersidang dan memutuskan untuk mencabut mandat dari Bung Karno dan mengalihkan kepada Jendral Soeharto. Dengan demikian Soeharto menjadi Kepala Negara pada pengukuhan yang dilakukan MPRS tepatnya tanggal 27 Maret 1968. Secara tidak disadari bahwa Supersemar merupakan pengalihan kekuasaan. Namun menurut Nasution, hal ini bukan penyerahan kekuasaan. Hal ini ia ungkapkan karena Soekarno sendiri mau berkuasa seumur hidup. Life long president of Indonesia.
Jika ditinjau dari perspektif sejarah, pengungkapan sejarah sangatlah penting. Sejarawan ingin mencari, mengali-gali fakta, apa yang sesungguhnya terjadi di balik Supersemar, demi untuk mendapatkan kisah yang sesungguhnya.
Tampaknya, polemik atau kontroversi mengenai Supersemar masih terus berlanjut. Sebab masih selalu terbuka kemungkinan munculnya sumber baru. Terutama sumber informasi akurat yang berasal dari pelaku sejarah itu sendiri; di satu sisi adalah Soekarno selaku pemberi mandate Supersemar, dan Soeharto sebagai pihak yang menerima mandat.
0 komentar:
Posting Komentar